Admin Davis
Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, akhirnya angkat bicara terkait kasus hukum yang menyeret namanya. Dalam pernyataan terbarunya, ia menegaskan kesiapannya untuk menjalankan seluruh tanggung jawab jika terbukti bersalah dalam proses hukum yang saat ini masih berjalan. Sikap ini disampaikannya sebagai bentuk komitmen terhadap supremasi hukum, meskipun ia tetap menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perkara yang disangkakan.
Pernyataan Tegas Hasto di Tengah Sorotan Publik
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDI-P pada Senin (19/2), Hasto dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan lari dari tanggung jawab hukum.
“Saya adalah warga negara yang taat hukum. Jika nanti dalam proses hukum yang objektif dan transparan terbukti bahwa saya bersalah, saya siap menjalankan seluruh tanggung jawab, baik secara hukum maupun moral,” ujar Hasto di hadapan awak media.
Namun, ia juga menekankan bahwa hingga saat ini dirinya masih berpegang teguh pada keyakinan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya mengandung unsur politis. Ia menyebut bahwa ada kekuatan tertentu yang mencoba membangun opini negatif terhadapnya dan PDI-P menjelang agenda politik nasional yang akan datang.
“Penting bagi kita semua untuk melihat bagaimana hukum ditegakkan secara adil dan tidak dijadikan alat politik untuk melemahkan pihak tertentu,” lanjutnya.
Latar Belakang Kasus yang Menjerat Hasto
Nama Hasto Kristiyanto terseret dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek strategis nasional. Penyidik KPK telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi dan mengumpulkan bukti yang mengarah pada keterlibatannya dalam kasus ini.
Sebelumnya, Hasto melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dalih bahwa proses penyelidikan yang dilakukan KPK cacat prosedural. Namun, hakim tunggal yang menangani perkara ini memutuskan untuk tidak menerima gugatan praperadilan tersebut, dengan alasan bahwa penyidikan yang dilakukan masih dalam koridor hukum yang sah.
Dengan ditolaknya gugatan praperadilan, penyelidikan terhadap Hasto dipastikan akan berlanjut, dan kemungkinan statusnya naik menjadi tersangka semakin besar.
Dinamika Internal PDI-P dan Sikap Megawati
Pernyataan Hasto mengenai kesiapannya bertanggung jawab jika terbukti bersalah memunculkan berbagai spekulasi di kalangan internal PDI-P. Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, disebut telah menggelar pertemuan tertutup dengan para elite partai untuk membahas perkembangan kasus ini.
Seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa Megawati menegaskan pentingnya menjaga soliditas partai di tengah badai politik yang sedang berlangsung. Ia meminta seluruh kader untuk tetap fokus pada agenda politik partai dan tidak terpecah akibat polemik hukum yang menimpa salah satu petinggi mereka.
Namun, di sisi lain, beberapa kader mulai menyuarakan kekhawatiran bahwa kasus ini dapat berimbas pada citra partai menjelang pemilu mendatang. Mereka menilai bahwa PDI-P harus berhati-hati dalam merespons kasus ini agar tidak dianggap membela kader yang berpotensi tersangkut kasus korupsi.
Spekulasi dan Opini Publik
Pernyataan Hasto tentang kesiapannya untuk bertanggung jawab jika bersalah menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sejumlah pihak menganggap ini sebagai sikap ksatria dan bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum. Namun, ada pula yang menilai bahwa pernyataan ini hanya strategi komunikasi politik untuk meredam tekanan publik dan menjaga elektabilitas partai.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Arief Supriyadi, menyatakan bahwa pernyataan seperti ini sering kali digunakan sebagai strategi untuk membangun citra positif di tengah situasi hukum yang tidak menguntungkan.
“Ketika seorang pejabat atau politisi mengeluarkan pernyataan seperti ini, biasanya ada dua tujuan utama. Pertama, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada hukum. Kedua, untuk membangun persepsi publik bahwa mereka siap menghadapi konsekuensi, meskipun pada akhirnya mereka tetap berusaha menghindari hukuman melalui jalur hukum lainnya,” ujarnya.
Di media sosial, reaksi warganet pun beragam. Tagar #HastoSiapBertanggungJawab dan #TegakkanKeadilan mulai ramai diperbincangkan. Sebagian warganet mengapresiasi sikap Hasto, sementara yang lain menuntut KPK untuk bertindak tegas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.
Langkah Berikutnya
Dengan ditolaknya praperadilan, Hasto Kristiyanto kini harus menghadapi penyelidikan yang lebih mendalam. KPK memastikan bahwa mereka akan bertindak sesuai dengan bukti yang ada dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun.
Sementara itu, PDI-P masih berada dalam posisi dilematis. Jika kasus ini terus bergulir hingga penetapan tersangka, maka partai harus mengambil langkah strategis untuk meresponsnya tanpa merusak citra partai di hadapan publik.
Publik kini menunggu apakah Hasto benar-benar akan menjalankan tanggung jawabnya seperti yang ia nyatakan atau apakah ini hanya bagian dari strategi politik untuk meredam opini publik. Semua mata kini tertuju pada perkembangan kasus ini dan bagaimana sistem hukum akan menangani tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di kancah nasional.
