Admin Davis
Jakarta, [Tanggal] – Gelombang aksi demonstrasi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) semakin memanas setelah muncul wacana pemangkasan anggaran pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut transparansi dan menolak kebijakan yang dinilai merugikan dunia pendidikan.
Isu ini mencuat setelah pemerintah dikabarkan tengah mengkaji pemangkasan anggaran pendidikan sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal untuk tahun anggaran mendatang. Rencana ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama mahasiswa, akademisi, dan pemerhati pendidikan, yang menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi menghambat akses pendidikan bagi masyarakat luas.
Dalam aksi yang digelar di depan kantor Kemendikbudristek, perwakilan BEM SI menyuarakan keberatan mereka terhadap rencana tersebut. Mereka menilai bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak negatif terhadap beasiswa, fasilitas pendidikan, serta penelitian dan pengembangan di berbagai perguruan tinggi.
“Kami menolak segala bentuk pemotongan anggaran yang berpotensi merugikan mahasiswa dan dunia pendidikan secara umum. Jika benar ini dilakukan, maka sama saja pemerintah mengorbankan masa depan generasi muda,” ujar salah satu koordinator aksi.
Menanggapi demonstrasi tersebut, pihak Kemendikbudristek akhirnya memberikan pernyataan resmi. Mereka menyatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final. “Kami memahami kekhawatiran yang muncul di masyarakat. Saat ini, kami masih melakukan analisis mendalam terkait dampak dan solusi yang dapat diambil agar dunia pendidikan tetap berjalan optimal,” ujar salah satu pejabat kementerian.
Meski demikian, pernyataan tersebut tidak serta-merta meredakan ketegangan. Beberapa mahasiswa bahkan menuntut agar Menteri Pendidikan secara langsung menemui massa aksi dan memberikan jaminan bahwa anggaran pendidikan tidak akan dikurangi.
Isu pemangkasan anggaran ini semakin menjadi sorotan mengingat Indonesia telah menetapkan alokasi minimal 20% dari APBN untuk sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Jika benar terjadi pemangkasan, maka hal ini berpotensi melanggar ketentuan tersebut dan memicu polemik hukum.
Para pakar pendidikan menilai bahwa alih-alih memangkas anggaran, pemerintah seharusnya lebih fokus pada optimalisasi penggunaan dana pendidikan agar lebih efektif dan tepat sasaran. “Yang seharusnya dikaji adalah efisiensi belanja pendidikan, bukan sekadar pemangkasan anggaran. Kita masih punya banyak masalah, seperti kesenjangan fasilitas antar daerah, kesejahteraan guru, dan kualitas pembelajaran yang masih harus ditingkatkan,” ujar seorang akademisi dari salah satu universitas ternama.
Dengan semakin besarnya tekanan dari berbagai pihak, publik kini menantikan keputusan final dari pemerintah terkait kebijakan ini. Sementara itu, BEM SI berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan yang berpihak pada dunia pendidikan.
Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa ini menjadi sinyal bahwa kebijakan pendidikan harus diputuskan dengan transparansi dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan generasi muda.
