Admin Davis
Jakarta – Keterlambatan sejumlah sekolah dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) kembali menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai bahwa perlu ada evaluasi sistem dan pendampingan lebih intensif agar tidak ada sekolah yang tertinggal dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi ini.
PDSS merupakan basis data yang digunakan dalam proses SNBP, yang mencakup rekam jejak akademik siswa sebagai dasar pemeringkatan dalam seleksi masuk perguruan tinggi tanpa tes. Namun, keterlambatan pengisian PDSS oleh sejumlah sekolah menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap siswa yang ingin mengikuti SNBP.
“Keterlambatan ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berpotensi menghambat hak siswa untuk berpartisipasi dalam seleksi perguruan tinggi. Kita harus memastikan tidak ada yang dirugikan akibat keterlambatan sekolah dalam pengisian data,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Senin (12/2).
Penyebab Keterlambatan Pengisian PDSS
Dari hasil evaluasi sementara, keterlambatan pengisian PDSS oleh sejumlah sekolah disebabkan oleh beberapa faktor utama:
📌 1. Kurangnya Sosialisasi dan Pendampingan
Beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil, masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pengisian PDSS secara daring. Minimnya sosialisasi dan bimbingan dari pihak terkait membuat mereka kesulitan dalam mengakses dan menginput data ke dalam sistem.
📌 2. Infrastruktur Teknologi yang Tidak Memadai
Tidak semua sekolah memiliki akses internet yang stabil atau perangkat komputer yang memadai untuk mengisi PDSS secara daring. Gangguan teknis sering kali menjadi hambatan dalam proses pengisian data, terutama di wilayah yang masih mengalami kesenjangan digital.
📌 3. Kurangnya SDM yang Kompeten dalam Pengelolaan Data
Di beberapa sekolah, operator yang bertugas menginput data PDSS masih belum terbiasa atau kurang mendapatkan pelatihan dalam menggunakan sistem. Hal ini menyebabkan banyak sekolah mengalami keterlambatan atau bahkan kesalahan dalam pengisian data siswa.
📌 4. Waktu Pengisian yang Terbatas
Beberapa sekolah menyampaikan bahwa tenggat waktu pengisian PDSS yang relatif singkat menjadi kendala, terutama bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa yang banyak atau yang mengalami kendala teknis selama proses input data.
Hetifah: Pemerintah Harus Evaluasi dan Berikan Pendampingan Intensif
Menanggapi permasalahan ini, Hetifah menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), harus segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah preventif agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
🔹 1. Pendampingan Sekolah Secara Intensif
Hetifah meminta agar ada pendampingan yang lebih masif, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil atau yang belum terbiasa dengan sistem digital.
🔹 2. Perpanjangan Waktu Pengisian PDSS
Ia juga mengusulkan agar pemerintah lebih fleksibel dalam memberikan tenggat waktu bagi sekolah yang mengalami kendala teknis dalam pengisian PDSS.
🔹 3. Peningkatan Infrastruktur Digital di Sekolah
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah agar tidak ada lagi kendala teknis yang menghambat proses administrasi penting seperti ini.
“Kita harus memastikan bahwa semua sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam proses SNBP ini. Jangan sampai siswa dirugikan hanya karena keterlambatan administratif yang sebenarnya bisa dicegah dengan pendampingan dan sistem yang lebih fleksibel,” tegasnya.
LTMPT Siap Evaluasi dan Berikan Solusi
Menanggapi pernyataan Hetifah, pihak Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) menyatakan siap untuk melakukan evaluasi terhadap sistem PDSS serta memberikan solusi bagi sekolah yang mengalami keterlambatan.
Sekretaris Eksekutif LTMPT, Budi Prasetyo Widyobroto, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan pemberian dispensasi bagi sekolah yang mengalami keterlambatan, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan bagi sekolah yang sudah tepat waktu dalam mengisi PDSS.
“Kami memahami kendala yang dihadapi sekolah, terutama yang berada di daerah dengan keterbatasan akses internet. Oleh karena itu, kami sedang mempertimbangkan opsi untuk memberikan perpanjangan waktu atau bantuan teknis bagi sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan,” jelasnya.
Selain itu, LTMPT juga berencana untuk meningkatkan sosialisasi serta membuka layanan bantuan teknis yang lebih responsif agar sekolah dapat dengan mudah mengakses bantuan ketika mengalami kendala dalam pengisian PDSS.
Kesimpulan: Langkah Konkret untuk SNBP yang Lebih Baik
Keterlambatan pengisian PDSS bukan hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga menyangkut hak siswa dalam mengikuti SNBP. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pendampingan intensif agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Dengan adanya usulan dari Hetifah serta respons dari LTMPT, diharapkan ada solusi yang lebih baik ke depan, seperti:
✅ Pendampingan teknis bagi sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan.
✅ Perpanjangan waktu pengisian PDSS bagi sekolah yang menghadapi kendala teknis.
✅ Peningkatan infrastruktur digital agar seluruh sekolah bisa mengakses sistem dengan lancar.
✅ Sosialisasi lebih awal dan lebih luas agar semua sekolah siap dalam proses SNBP.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan SNBP ke depan bisa lebih adil dan tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan akibat kendala administratif sekolahnya.
👉 Bagaimana pendapat Anda tentang solusi untuk permasalahan keterlambatan pengisian PDSS ini? Apakah pemerintah sudah cukup maksimal dalam membantu sekolah-sekolah di daerah terpencil?
