Admin Davis
Jakarta – Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap insan pers dan media yang telah berkontribusi dalam menjaga demokrasi, menyebarkan informasi yang akurat, dan mengawal pembangunan nasional.
Dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan ratusan jurnalis, pemimpin redaksi, dan tokoh media di Jakarta pada Jumat (9/2), Prabowo menekankan pentingnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ia juga mengajak insan pers untuk terus menjaga independensi, profesionalisme, serta menyajikan informasi yang mendidik dan bertanggung jawab.
“Pers adalah elemen penting dalam demokrasi. Tanpa pers yang bebas, independen, dan bertanggung jawab, mustahil bagi kita untuk membangun negara yang transparan dan adil. Saya mengapresiasi semua jurnalis yang bekerja keras, bahkan di tengah berbagai tantangan dan risiko,” ujar Prabowo.
Pers sebagai Pilar Demokrasi: Tantangan dan Harapan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dunia pers saat ini, termasuk disinformasi, hoaks, tekanan politik, serta dampak digitalisasi media.
📌 1. Perlawanan terhadap Hoaks dan Disinformasi
Presiden menekankan bahwa di era digital saat ini, penyebaran informasi yang salah bisa berdampak luas dan berbahaya. Ia berharap pers bisa tetap menjadi garda terdepan dalam menyajikan berita yang akurat dan faktual, serta menangkal hoaks yang beredar di media sosial.
📌 2. Keberlanjutan Industri Media
Dengan perubahan ekosistem media, Prabowo mengakui bahwa banyak media konvensional mengalami kesulitan dalam mempertahankan bisnisnya. Ia menyatakan pemerintah akan mencari solusi agar industri media tetap berkembang tanpa kehilangan independensinya.
📌 3. Perlindungan terhadap Jurnalis
Prabowo menegaskan bahwa jurnalis yang menjalankan tugasnya harus mendapatkan perlindungan hukum. Ia meminta aparat untuk memastikan bahwa insan pers dapat bekerja dengan aman, terutama ketika meliput isu-isu yang sensitif.
“Saya memahami bahwa menjadi jurnalis bukan pekerjaan mudah. Ada banyak risiko yang dihadapi, terutama saat meliput berita investigasi. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada jurnalis agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan aman,” tambahnya.
Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Mendukung Industri Pers
Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kebebasan pers, pemerintah dikabarkan sedang merancang regulasi baru yang bertujuan untuk memperkuat industri media nasional. Beberapa poin yang tengah dikaji meliputi:
✅ Insentif bagi media nasional agar tetap berkelanjutan di tengah persaingan digital global.
✅ Regulasi perlindungan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.
✅ Peningkatan literasi digital untuk membentuk masyarakat yang lebih kritis dalam menerima informasi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, yang turut hadir dalam acara HPN 2025, menyatakan bahwa pemerintah akan mengajak asosiasi pers dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menjaga kebebasan pers, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan insan media.
“Kami tidak ingin hanya sekadar merayakan Hari Pers Nasional setiap tahun. Kami ingin kebijakan yang konkret untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan menjaga keberlanjutan industri media,” kata Budi Arie.
Respons dari Insan Pers: Apresiasi dan Harapan
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan secara simbolis, tetapi juga benar-benar mewujudkan komitmen dalam memperbaiki ekosistem pers nasional.
📢 Pendapat Ketua Dewan Pers:
“Kami mengapresiasi perhatian Presiden terhadap kebebasan pers. Namun, lebih dari sekadar apresiasi, yang kami butuhkan adalah dukungan nyata dalam bentuk regulasi yang berpihak kepada jurnalis dan media yang bekerja secara profesional,” ujar Ninik.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sasmito Madrim menekankan bahwa kebebasan pers harus dijamin, termasuk dalam mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa ada intervensi atau tekanan politik.
📢 Pernyataan Ketua AJI:
“Kami ingin kebebasan pers benar-benar dijamin, tanpa ada tekanan atau sensor dari pihak mana pun. Jangan sampai apresiasi yang diberikan hanya menjadi formalitas, sementara di lapangan masih banyak jurnalis yang mengalami intimidasi,” tegas Sasmito.
Kesimpulan: Pers yang Kuat, Demokrasi yang Sehat
Dalam peringatan Hari Pers Nasional 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pers adalah mitra penting dalam membangun negara. Dengan menghadapi berbagai tantangan era digital dan politik, pers harus tetap independen, profesional, dan bertanggung jawab.
Meski mendapat apresiasi dari pemerintah, insan pers tetap berharap ada kebijakan konkret yang benar-benar melindungi kebebasan pers dan keberlanjutan industri media.
Sebagai negara demokrasi, pers yang kuat adalah fondasi bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, semua pihak harus bersama-sama memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga dan industri media bisa terus berkembang di tengah tantangan zaman.
👉 Bagaimana pendapat Anda tentang peran pers saat ini? Apakah pemerintah sudah cukup mendukung kebebasan pers di Indonesia?
