Admin Davis
Jakarta, 17 Februari 2025 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan Badan Legislasi Nasional (BLN) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rencana ini muncul sebagai respons terhadap tumpang-tindih regulasi yang kerap menjadi kendala dalam proses legislasi di Tanah Air.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemenkumham, Supratman menegaskan bahwa pembentukan BLN merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih terstruktur dan efisien. Menurutnya, selama ini terdapat banyak regulasi yang saling bertentangan, menyebabkan ketidakpastian hukum serta hambatan dalam implementasi kebijakan pemerintah.
“Kami mendukung penuh pembentukan Badan Legislasi Nasional sebagai lembaga yang berperan dalam harmonisasi hukum nasional. Dengan adanya badan ini, kita dapat mengurangi potensi disharmoni regulasi serta mempercepat penyusunan dan revisi undang-undang,” ujar Supratman.
Tujuan dan Manfaat BLN
Rencana pembentukan BLN telah menjadi sorotan utama dalam diskusi di berbagai forum hukum dan kebijakan publik. Beberapa tujuan utama dari pembentukan badan ini meliputi:
- Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan – BLN akan berfungsi sebagai pengawas utama dalam memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak saling bertentangan serta memiliki keselarasan dengan konstitusi dan norma hukum yang berlaku.
- Efisiensi dalam Legislasi – Dengan adanya lembaga khusus yang bertugas mengkaji regulasi, proses legislasi dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
- Peningkatan Kualitas Regulasi – Setiap rancangan undang-undang akan melewati proses evaluasi mendalam guna menjamin efektivitas dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.
- Mencegah Over-Regulasi – Salah satu masalah utama dalam sistem hukum Indonesia adalah terlalu banyaknya regulasi yang sering kali menghambat investasi dan pembangunan.
Dukungan dan Tantangan
Sejumlah pakar hukum, akademisi, dan anggota parlemen turut mendukung gagasan ini. Menurut Profesor Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Dr. Budi Santoso, BLN dapat menjadi solusi bagi persoalan regulasi yang selama ini kerap tumpang tindih. “Badan ini dapat berperan sebagai filter utama sebelum suatu regulasi disahkan, sehingga dapat mengurangi potensi peraturan yang kontradiktif,” jelasnya.
Namun, rencana pembentukan BLN juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kemungkinan tumpang-tindih kewenangan dengan lembaga yang telah ada, seperti Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Selain itu, perlu ada payung hukum yang jelas untuk memastikan keberadaan BLN tidak hanya menambah birokrasi, tetapi benar-benar berkontribusi dalam reformasi hukum nasional.
Ketua Komisi III DPR, Rudi Hartono, menegaskan bahwa pihak legislatif akan mengkaji secara mendalam usulan ini sebelum mengambil keputusan. “Kami akan memastikan bahwa BLN benar-benar memberikan dampak positif bagi sistem hukum Indonesia dan tidak justru menambah birokrasi yang tidak perlu,” ujarnya.
Langkah Selanjutnya
Untuk merealisasikan pembentukan BLN, pemerintah berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pada tahun ini. Prosesnya akan melibatkan diskusi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan guna menyusun mekanisme kerja serta struktur organisasi yang efektif.
Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap rencana ini agar BLN benar-benar mampu menjawab permasalahan legislasi yang ada. Dengan adanya badan ini, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem hukum yang lebih modern, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
