Prabowo Tegaskan Kebijakan Wajib Simpan 100% Devisa Hasil Ekspor SDA di Dalam Negeri untuk Perkuat Ekonomi Nasional

Jakarta, 17 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan wajib menyimpan 100% devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat nilai tukar rupiah, meningkatkan cadangan devisa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Dalam pidato resminya di Istana Negara, Prabowo menegaskan bahwa selama ini, sebagian besar hasil ekspor SDA disimpan di luar negeri, sehingga mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi domestik. “Kita harus mengubah paradigma ekonomi kita. Devisa hasil ekspor sumber daya alam harus dikelola di dalam negeri untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.

Dampak Positif Kebijakan

Sejumlah pakar ekonomi menilai kebijakan ini akan membawa berbagai manfaat strategis, antara lain:

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi – Dengan lebih banyak cadangan devisa yang tersimpan di dalam negeri, stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga, terutama dalam menghadapi krisis global.
2. Memperkuat Nilai Tukar Rupiah – Aliran devisa yang lebih besar ke dalam negeri akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan mengurangi tekanan terhadap mata uang asing.
3. Mendukung Pembangunan Infrastruktur dan Industri – Dana yang tersimpan dapat dimanfaatkan untuk investasi strategis di sektor infrastruktur, manufaktur, dan industri pengolahan SDA guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
4. Menekan Risiko Kapitalisasi Ekonomi Asing – Dengan tidak bergantung pada penyimpanan devisa di luar negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan global yang sering kali fluktuatif.

Tantangan dalam Implementasi

Meski memiliki potensi manfaat yang besar, kebijakan ini juga menghadapi tantangan signifikan. Sejumlah pelaku usaha dan eksportir mengkhawatirkan dampaknya terhadap fleksibilitas keuangan mereka, terutama dalam transaksi internasional. Beberapa tantangan utama yang harus diatasi meliputi:

• Kesiapan Perbankan Nasional – Sistem perbankan di Indonesia harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung dan mengelola arus devisa dalam jumlah besar.
• Daya Tarik Investasi Asing – Investor asing mungkin mempertimbangkan kembali investasi mereka jika terdapat pembatasan ketat terhadap pergerakan devisa.
• Faktor Kepatuhan Pengusaha – Perusahaan eksportir perlu diberikan insentif dan jaminan regulasi agar dapat menjalankan kebijakan ini tanpa kendala administratif yang berlebihan.

Reaksi dan Langkah Selanjutnya

Kebijakan ini telah mendapat berbagai tanggapan dari dunia usaha, akademisi, dan organisasi keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan regulasi teknis yang jelas serta insentif bagi eksportir yang mematuhi aturan ini. “Kami akan memastikan kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan sektor ekspor, tetapi justru mendukung daya saing ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan harapan agar kebijakan ini diterapkan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi ekonomi global dan kesiapan sektor keuangan domestik. “Kami mendukung kebijakan ini selama tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi eksportir untuk menjalankan bisnis mereka dengan efisien,” kata Ketua APINDO.

Pemerintah berencana untuk mulai memberlakukan aturan ini dalam beberapa bulan ke depan dengan masa transisi yang disertai sosialisasi bagi pelaku usaha. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan terhadap aliran modal asing.

Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia kini bersiap untuk lebih mandiri dalam mengelola kekayaan nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat.